Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Rizal Khairul dan Maya Himawati. Hadir pula sejumlah anggota Komisi IV lainnya seperti Soni Daniswara, Christian Julianto Budiman, Deni Nursani, Susi Sulastri, Elton Agus Marjan, Muhamad Syahlevi Erwin Apandi, dan Heri Hermawan.
Dalam rapat tersebut, Iman Lestariyono menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandung. Salah satu perhatian utama adalah percepatan pembentukan dan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
“Perda ini sudah ada sejak 2018, namun hingga kini Perwalnya belum terbit. Padahal ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan karena menyangkut kesejahteraan buruh dan tenaga kerja,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti sejumlah program yang belum terealisasi, seperti penyediaan sembako murah bagi buruh serta fasilitas transportasi berupa bus gratis untuk pekerja.
Di sisi lain, perubahan kebijakan pelatihan kerja di Disnaker yang kini lebih berfokus pada peningkatan kompetensi dan sertifikasi turut menjadi perhatian. Meski dinilai positif, Komisi IV menilai perubahan tersebut perlu diimbangi dengan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak mempermasalahkan fokus pada kompetensi, namun pelatihan vokasi tetap penting karena lebih cepat dan aplikatif sebagai bekal bekerja maupun berwirausaha,” jelasnya.
Tak hanya itu, isu perlindungan pekerja migran juga menjadi sorotan, khususnya terkait masih adanya kasus pekerja migran ilegal yang menjadi korban penipuan. Komisi IV menilai perlunya penguatan edukasi dan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung masih berada di atas 7 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional.
“Masalah pengangguran ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Disnaker. Perlu kolaborasi lintas dinas agar solusi yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Iman.
Menutup rapat, Komisi IV DPRD Kota Bandung menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan harus ditindaklanjuti secara konkret. Kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat semakin kuat, dengan orientasi utama pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin seluruh warga Kota Bandung, apapun status pekerjaannya, tetap memiliki penghasilan dan kehidupan yang layak. Jika ada program yang belum terlaksana, harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat,” pungkasnya. (red)
