Bandung, SP – Lembaga Gema Rakyat Anti-Korupsi (GRASI) akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 16 September 2026. Aksi tersebut dijadwalkan menyasar dua lokasi, yakni Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat serta Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Barat.
GRASI menyebut aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik, kualitas pelaksanaan pekerjaan pemerintah, serta pelayanan kepada masyarakat.
Massa aksi direncanakan berkumpul di kawasan Jalan Laswi, Kota Bandung, mulai pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, massa akan bergerak menuju dua titik yang menjadi lokasi penyampaian aspirasi.
Soroti Pemeliharaan Jalan
Di DBMPR Provinsi Jawa Barat, GRASI akan meminta keterbukaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan.
Sejumlah aspek yang akan dipertanyakan meliputi lokasi penanganan, volume pekerjaan, penggunaan material, mutu hasil pekerjaan, hingga pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
GRASI juga meminta dokumen resmi terkait kegiatan pemeliharaan tersebut dicocokkan dengan kondisi pekerjaan yang ditemukan di lapangan.
Ketua Umum GRASI, Mardi M Malau, S.P., mengatakan penggunaan anggaran untuk pemeliharaan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan. Rakyat berhak mengetahui jalan mana yang ditangani, bagaimana kualitas pekerjaannya, dan sejauh mana anggaran itu benar-benar memberikan manfaat,” ujar Mardi.
Pertanyakan Fasilitas Asrama Haji Indramayu
Selain persoalan pemeliharaan jalan, GRASI juga akan menyampaikan aspirasi di Kanwil Kemenag Jawa Barat terkait pembangunan, kondisi, pemeliharaan, serta pengelolaan fasilitas Asrama Haji Indramayu.
GRASI menilai fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi pelayanan jemaah harus memenuhi standar kelayakan, terawat, bermutu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Asrama Haji bukan sekadar bangunan pemerintah. Di sana ada harapan umat, ada pelayanan kepada calon tamu Allah, dan ada uang negara yang digunakan untuk membangunnya. Karena itu, kualitas dan pemeliharaannya tidak boleh dianggap sepele,” kata Mardi.
Meski demikian, GRASI menyatakan tidak seluruh dokumen, data pemantauan, maupun rincian temuan akan dibuka kepada publik atau disampaikan secara keseluruhan dalam aksi tersebut.
Menurut Mardi, sebagian bahan yang bersifat teknis dan rinci akan diserahkan secara resmi kepada instansi terkait maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
Langkah tersebut, kata dia, dilakukan untuk menjaga data yang dimiliki agar tidak dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan di luar tujuan pengawasan.
Minta Dugaan Penyimpangan Diuji Secara Objektif
Mardi menegaskan GRASI tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu melalui aksi tersebut. Menurutnya, setiap dugaan maupun indikasi penyimpangan harus terlebih dahulu diuji melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi apabila dari pencocokan dokumen dan kondisi lapangan ditemukan indikasi penyimpangan atau dugaan KKN, maka pejabat maupun pihak-pihak yang berkaitan harus diperiksa secara objektif oleh lembaga yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
GRASI juga menegaskan pihaknya tidak menetapkan sendiri adanya tindak pidana maupun kerugian negara. Setiap dugaan atau indikasi yang disampaikan, menurut GRASI, masih harus diverifikasi melalui dokumen resmi, klarifikasi, serta pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Lembaga tersebut menyatakan tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi instansi maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan substansi aspirasi yang disampaikan.
Aksi Dijadwalkan Berlangsung Damai
GRASI menyatakan aksi akan dilaksanakan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab dengan berkoordinasi bersama aparat kepolisian.
Adapun agenda aksi yang direncanakan sebagai berikut:
- Hari/Tanggal: Rabu, 16 September 2026
- Titik kumpul: Jalan Laswi, Kota Bandung
- Waktu: 09.00 WIB
- Titik aksi I: DBMPR Provinsi Jawa Barat
- Titik aksi II: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- Bentuk kegiatan: Orasi damai, penyampaian pernyataan sikap, serta penyerahan bahan atau dokumen secara resmi.
GRASI berharap aksi tersebut menjadi bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran negara.
“Suara rakyat jangan dianggap sebagai gangguan. Kritik masyarakat harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Kami ingin pembangunan berjalan benar, uang rakyat dijaga, jalan rakyat benar-benar dipelihara, dan fasilitas haji benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada umat,” pungkas Mardi.
(tim)
