Kab.Bandung, SP – Ketua Komisi D bersama Pimpinan DPRD dan didampingi Kasi Budaya Pariwisata Kabupaten Bandung melakukan kunjungan ke Kampung Sunda yang berada di Kamojang , Kacamata Ibun.(20/05/2025)
Dr.Cecep Suhendar selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung mengaku sangat kecewa dengan pembangunan Kampung Sunda yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.10 miliar itu.
Cecep juga menyatakan bahwa,” Program pembangunan Kampung Sunda ini meski belum di serah terimakan dari Dinas Perkimtan ke Dinas Perbud, kami dari Komisi D sepakat untuk melakukan kunjungan ke tempat ini untuk melihat apakah sudah sesuai harapan masyarakat sebagai kampung nya sunda…?
Dan kami sebagai wakil rakyat bertugas sebagai pengawasan atas setiap rupiah uang pajak rakyat di gunakan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Tapi kali ini kami sangat kecewa atas kondisi seperti ini dan masih banyak yang harus di perbaiki,” ungkap Cecep.
Hal senada disampaikan Firman B Somantri selaku Wakil Ketua DPRD kota Bandung juga menjelaskan kekesalannya terhadap pengerjaan progam Kampung Sunda tersebut ketika di tanyakan para wartawan.
Firman menyebutkan,” awal nya kita bangga dengan adanya Kampung Sunda yang kita harapkan sebagai kampung yang indah dan sebagai tempat wisata budaya. Namun yang kita temukan tidak seperti kampung yang ada di Jawa Barat ini, seakan akan itu kreasi baru pembetukan kampung Sunda.
Dan sayangnya anggaran yang menghabiskan 10 miliar ini diduga tidak lah sesuai dengan kondisi yang kita lihat saat ini. Masih banyak PR yang harus di kerjakan dan perlu banyak perbaikan agar dari culture,dan nilai budaya nya dapat terlihat. Sehingga apa yang dinamakan Kampung Sunda bisa terealisasi di wilayah Ibun.” ungkap Firman.

A.Solihin salah satu warga kabupaten Bandung dan juga pengamat publik pun angkat bicara,” Kami harap agar DPRD selaku wakil rakyat segera adakan audit dan cek kembali anggaran 10 miliar tersebut ke Dinas Perkimtan dan Dinas Perbud kabupaten Bandung.
Kuat dugaan kami ada indikasi korupsi nya dan bagi bagi kue. Sehingga pembangunan Kampung Sunda ini tidak terealisasi dengan baik. Dan kami mohon agar pengguna anggaran untuk pembangunan itu transparan lah. Agar kami masyarakat ini tidak merasa di bohongi.,” tegas A.Solihin ke tim suarapasundan.net. (Roven.G)











