Kekhawatiran tersebut muncul lantaran adanya rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang disebut-sebut akan berdampak pada keberadaan fasilitas pendidikan yang telah puluhan tahun berkontribusi mencetak generasi penerus bangsa. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di setiap daerah.
Isu tersebut memicu kemarahan para orang tua siswa, khususnya di lingkungan SMPN 1 Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat, yang terancam terdampak oleh kebijakan tersebut.
Salah satu penasihat LSM, M. Sardi, S.SH, menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, fasilitas pendidikan perlu terus dikembangkan, bukan sekadar dipelihara, apalagi digusur demi program lain.
“Pendidikan harus menjadi prioritas utama. Sarana dan prasarana pendidikan perlu ditingkatkan, mulai dari pembangunan ruang kelas, fasilitas pendukung, hingga peningkatan kualitas pembelajaran. Bukan justru digusur atau dirobohkan demi program pemerintah lainnya,” tegas M. Sardi, S.SH.
Ia juga mendesak unsur muspida setempat, mulai dari dinas koperasi, camat, hingga kepala desa, agar segera mencari solusi dengan menyediakan lahan yang lebih ideal untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tanpa harus mengorbankan fasilitas pendidikan yang masih berfungsi dengan baik.
“Kami berharap kepala desa mampu menjaga dan mempertahankan fasilitas pendidikan yang sudah ada, serta mencari solusi terbaik tanpa merugikan dunia pendidikan,” tambahnya.
Penolakan serupa juga disampaikan oleh Asep, salah seorang warga Kecamatan Sindang Kerta sekaligus orang tua siswa. Ia mengungkapkan bahwa rencana tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena berpotensi menghilangkan ruang belajar siswa dan mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berjalan.
“Kondisi ini sangat meresahkan. Jika ruang belajar anak-anak dihilangkan, tentu akan mengganggu aktivitas pendidikan dan berdampak pada ketentraman masyarakat. Sebagian besar warga menolak pembongkaran ruang belajar anak-anak kami,” paparnya.
Asep juga menyayangkan sikap Kepala Desa Sindang Kerta yang dinilai kurang memperhatikan keberadaan SMPN 1 Sindang Kerta yang akan terdampak. Menurutnya, kepala desa bersama BPD seharusnya mampu mencari solusi alternatif tanpa harus mengorbankan fasilitas pendidikan.
“Pendidikan anak-anak kami jangan dijadikan korban. Masih banyak cara untuk merealisasikan program KDMP tanpa harus merugikan sekolah,” ucap Asep kepada tim suarapasundan.net.
Masyarakat berharap pemerintah desa dan pihak terkait segera duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan dapat berjalan seimbang tanpa mengorbankan hak dasar anak-anak dalam memperoleh pendidikan yang layak.
(Roven Ginting)
