Bandung, SP – Berawal dari adanya dugaan stetmen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di musrenbang pada tanggal 07 mei 2025 kab.Cirebon, Karna ada ucapan bahwa beliau bahwa, berurusan dengan DPRD lama terlalu banyak rapat. Pernyatan itu membuat fraksi PDIP provinsi Jawa Barat memilih Walk Out di Rapat Musrenbang di DPRD Provinsi Jawa Barar.
Doni Maradona salah satu anggota DPRD Provinsi Jabar fraksi PDIP menyatakan ,” protes karena merasa tugas DPRD sebagai menjalan kan amanah undang undang tentang pemerintahan daerah membuat peraturan daerah, menyusun anggaran anggaran dan mengawasi nya. Tetapi pak Dedy Mulyadi seakan akan tidak membutuhkan DPRD.
Hal ini sangat mengecewakan anggota DPRD yang yang profesi nya sebagai legeslatif. Karna 120 anggota DPRD ini adalah wakil rakyat. Sementara banyak kebijakan kebijakan yang kontroversi seperti study tour,anak nakal masuk barak, vasektomi dan pengusuran yang tidak melibatkan legislatif sebagai wakil rakyat,” ungkap Doni
Sehingga di waktu bersamaan, salah satu anggota DPRD provinsi fraksi PDIP lainnya Memo, berinstruksi dan memilih untuk walk out.
Memo juga menghibau,” Untuk Gubernur Jawa Barat KDM segera klarifikasi tentang stetmen nya di musrenbang Cirebon beberapa hari lalu bahwa,” rapat pleno 1 ( satu) rapat pleno lagi DPRD tersebut yang di anggap menghambat program Gubernur tersebut.
Dan tolong jaga kehormatan DPRD dan membangun kembali hubungan antara eklusif dan legislatif harus lebih baik.
Sebelum hubungan ini baik kami mohon semua fraksi PDIP provinsi Jabar tidak ikut dalam rapat Musrenbang ini,” Tegas Memo.
Terpantau sidang pun tetap berlanjut tanpa di hadiri fraksi PDIP provinsi Jawa Barat.( Walk Out ) Dan terlihat Ono Surono pun meninggal kan ruang rapat tersebut.
H.Maman salah satu pengamat politik di Jawa Barat menyebutkan,” Hal ini menjadi perhatian publik. Sehingga banyak masyarakat mengganggap bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif kurang harmonis dan dapat menghambat kelancaran pembangunan di Jawa Barat ini.
Karena beberapa peraturan daerah dan penggunaan anggaran itu harus juga di tanda tangani anggota DPRD tersebut sebagai legeslatif.
Tidaklah mungkin Perda, dan anggaran di susun sendiri oleh gubernur itu sendiri. Kurang nya keharmonisan ini berdampak terhadap program pembangunan Jawa Barat nanti nya, Maka kami berharap agar polemik ini segera di akhiri.,” tegas H.Maman ke tim suarapasundan.net. (Roven.G)
