Menanggapi kerusakan tersebut, Budi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Barat Wilayah IV mengklaim pengawasan pekerjaan telah dilakukan secara maksimal sejak awal hingga akhir pelaksanaan proyek.
Menurutnya, pengawasan melibatkan konsultan pengawas serta pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Pengawasan kita sudah maksimal dan dilakukan oleh konsultan pengawas dari awal sampai akhir. Pengawas dari UPT juga ada,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Terkait penyebab ambruknya TPT, Budi menduga kerusakan tersebut kemungkinan dipengaruhi faktor alam, terutama tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan tersebut.
“Untuk yang longsor itu mungkin karena faktor alam, karena mungkin hujan deras,” katanya.
Mengenai tindak lanjut kerusakan, Budi menyampaikan pihaknya akan menyarankan kepada pelaksana pekerjaan untuk melakukan perbaikan ulang agar kondisi bangunan kembali seperti semula.
“Kalau sanksi mungkin tidak ada, tetapi kita akan menyarankan untuk memperbaiki ulang. Jadi kondisinya diperbaiki seperti semula,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kemungkinan pemberian sanksi juga berkaitan dengan masa pelaksanaan pekerjaan. Menurutnya, sanksi dapat dipertimbangkan apabila masa pelaksanaan proyek telah berakhir.
“Kecuali kalau memang masa pelaksanaannya sudah tidak ada atau habis, baru kita sanksi,” sambungnya.
Budi juga memberikan penjelasan mengenai konstruksi TPT yang menjadi perhatian masyarakat karena tidak menggunakan pile cap atau struktur yang dikenal warga sebagai cakar ayam. Ia menyebut, konstruksi tersebut telah disesuaikan dengan perencanaan teknis karena pemasangan struktur tersebut memang tidak tercantum dalam rencana konstruksi.
Adapun masa pelaksanaan pembangunan proyek dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2026. Pekerjaan TPT tersebut merupakan satu paket dengan pekerjaan jalan, dengan nilai anggaran keseluruhan mencapai Rp13 miliar.
Warga Pertanyakan Pondasi dan Kualitas Material
Berbeda dengan penjelasan pihak PPK, masyarakat setempat justru mempertanyakan kekuatan konstruksi TPT yang mengalami kerusakan. Salah seorang warga berinisial ZD menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap struktur pondasi, penggunaan besi, serta kualitas material yang digunakan dalam pembangunan.
Menurut ZD, pembangunan TPT semestinya memperhatikan kekuatan struktur beton dan pondasi agar mampu menahan tekanan tanah serta kondisi lingkungan di sekitarnya.
“Harusnya menggunakan struktur beton dan di bagian dasar memakai pile cap atau cakar ayam agar pondasinya kuat. Besi yang digunakan juga harus kokoh, jangan seperti kemarin yang hanya menggunakan besi ukuran 8,” ungkapnya.
Kekecewaan warga semakin bertambah karena proyek tersebut menelan anggaran yang cukup besar, tetapi bangunannya justru mengalami kerusakan meskipun belum lama selesai dikerjakan.
“Saya sangat menyayangkan dan kecewa. Dengan anggaran yang sangat besar itu, pekerjaannya seperti asal-asalan,” tegas ZD.
Ia berharap pemerintah provinsi bersama pihak pelaksana segera melakukan perbaikan dengan memperhatikan kualitas material dan perencanaan konstruksi yang lebih matang.
“Harapan saya agar cepat diperbaiki dengan kualitas yang lebih bagus lagi dan perencanaan yang lebih matang, agar kami selaku penerima manfaat tidak merasa khawatir,” katanya.
Tak hanya itu, ZD juga meminta Gubernur Jawa Barat dan dinas terkait agar lebih selektif dalam menentukan kontraktor maupun pelaksana pekerjaan infrastruktur.
“Kami mohon kepada Bapak Gubernur dan dinas terkait agar lebih selektif lagi menunjuk kontraktor atau pelaksana pembangunan. Karena kami selaku masyarakat terkena imbasnya dan merasa kecewa,” ujarnya.
Transparansi dan Evaluasi Teknis Jadi Tuntutan
Sebelumnya, kerusakan TPT di Kampung Gunung Gelap menjadi perhatian publik setelah bangunan yang belum lama dikerjakan tersebut mengalami kerusakan parah. Posisi bangunan yang berada di sepanjang jalan provinsi juga memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan, terutama saat musim hujan.
Selain persoalan kerusakan fisik, proyek tersebut sebelumnya turut disorot karena tidak ditemukan papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi proyek, mulai dari spesifikasi teknis, sumber pendanaan, nilai anggaran, hingga identitas kontraktor dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Masyarakat berharap pemerintah provinsi tidak hanya menginstruksikan perbaikan, tetapi juga melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kerusakan.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting guna mengetahui apakah ambruknya TPT disebabkan kondisi tanah, sistem drainase, tekanan air, kualitas material, metode pelaksanaan, maupun faktor teknis lainnya.
Terlebih, dugaan faktor alam yang disampaikan PPK perlu diperkuat melalui hasil evaluasi teknis di lapangan. Dengan demikian, penyebab kerusakan dapat diketahui secara objektif dan tidak hanya didasarkan pada perkiraan.
Publik juga menantikan keterbukaan mengenai spesifikasi konstruksi, hasil pengawasan, serta tanggung jawab pelaksana pekerjaan. Apalagi, proyek yang menjadi satu paket dengan pekerjaan jalan tersebut memiliki nilai anggaran keseluruhan mencapai Rp13 miliar.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat dan pihak pelaksana. Bukan sekadar memperbaiki bangunan yang ambruk, tetapi memastikan seluruh pekerjaan memenuhi standar teknis, memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat pengguna jalan.
(H. Ujang Slamet)











