Sejumlah persoalan yang mencuat di antaranya keterlambatan pembayaran gaji, pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dipertanyakan, hingga dugaan pemotongan penghasilan untuk pengadaan perlengkapan kerja seperti seragam, sepatu, dan kebutuhan lainnya.
Keluhan tersebut memunculkan keresahan di kalangan pekerja. Bahkan, sekitar 60 orang pekerja berencana melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (11/11/2026) sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas persoalan yang mereka hadapi.
Salah seorang karyawan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan, keterlambatan pembayaran gaji bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, upah yang seharusnya diterima pada awal bulan terkadang baru dibayarkan hingga pertengahan bulan.
Bahkan, dalam pembayaran sebelumnya, gaji pekerja disebut pernah dicairkan dalam dua tahap.
“Bukan soal besar atau kecilnya uang, tetapi kalau pembayaran gaji rutin dan berkelanjutan, kami bisa mengatur kebutuhan. Namun, ketika pembayaran tersendat, dicicil, tentu berdampak pada kebutuhan keluarga,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, penyampaian keluhan tersebut bukan untuk menciptakan kegaduhan ataupun melakukan tindakan anarkis. Para pekerja hanya menginginkan hak-hak mereka dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menyampaikan ini dengan santun. Harapan kami sederhana, perusahaan bisa membayar gaji tepat waktu sesuai ketentuan yang sudah ada, THR juga dibayarkan, lalu serahkan sisa seragam yang belum kami terima. Karena seragam itu kan dari uang kami. Karena sudah terlalu lama, ya, kami menanyakan ke pihak perusahaan. Itu saja,” imbuhnya.
THR dan Upah Menjadi Sorotan
Persoalan pembayaran THR turut menjadi perhatian para pekerja. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus memiliki hak atas THR dengan besaran sesuai ketentuan masa kerja.
Selain itu, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 mengenai pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2026 menegaskan kewajiban pembayaran THR secara penuh dan tidak dicicil, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Dengan demikian, persoalan THR yang dikeluhkan pekerja perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak perusahaan, termasuk mengenai perhitungan dan realisasi pembayaran hak tersebut.
Pembayaran upah pun merupakan kewajiban perusahaan sebagai pemberi kerja. Ketepatan waktu pembayaran bukanlah bentuk kemurahan hati manajemen, melainkan bagian dari kewajiban dalam hubungan kerja.
Apabila keterlambatan terjadi berulang, perusahaan perlu memberikan kepastian mengenai jadwal pembayaran, penyelesaian apabila terdapat kekurangan atau tunggakan, serta langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Potongan Seragam dan Sepatu Dipertanyakan
Selain upah dan THR, dugaan pemotongan penghasilan untuk pengadaan seragam, sepatu, serta perlengkapan kerja lainnya juga menjadi keluhan.
Para pekerja mempertanyakan dasar pembebanan biaya tersebut, terlebih apabila perlengkapan yang pengadaannya dibiayai melalui potongan penghasilan belum seluruhnya diterima.
Jika dugaan tersebut benar, perusahaan perlu menjelaskan secara transparan dasar kebijakan, mekanisme pemotongan, persetujuan pekerja, serta pertanggungjawaban pengadaan perlengkapan kerja.
Sebab, perusahaan penyedia jasa alih daya tidak hanya berkewajiban memenuhi kontrak dengan pengguna jasa, tetapi juga memastikan hak-hak pekerja, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Sekitar 60 Pekerja Rencanakan Mogok Kerja
Akumulasi persoalan tersebut mendorong sekitar 60 pekerja merencanakan aksi mogok kerja pada Rabu (11/11/2026).
Rencana tersebut menjadi indikasi adanya persoalan komunikasi dan hubungan industrial yang perlu segera diselesaikan melalui dialog antara pekerja dan manajemen perusahaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, ketentuan mengenai mogok kerja diatur dalam Pasal 137 dan seterusnya. Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Karena itu, penyelesaian persoalan sebaiknya ditempuh melalui komunikasi dan mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan perundang-undangan.
Manajemen PT Prabu Niskala Dewata diharapkan segera membuka ruang dialog dengan para pekerja, memberikan penjelasan transparan mengenai pembayaran upah dan THR, mengklarifikasi dugaan pemotongan penghasilan, serta menyampaikan langkah konkret terkait sisa perlengkapan kerja yang belum diterima.
Di sisi lain, RSUD Pandega sebagai pengguna jasa juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama alih daya berjalan sesuai ketentuan dan hak-hak tenaga kerja tetap terlindungi.
Keberlangsungan pelayanan rumah sakit memang harus dijaga. Namun, perlindungan terhadap pekerja yang turut menunjang operasional rumah sakit juga tidak boleh diabaikan.
Petugas kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan rumah sakit tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi pasien maupun pengunjung. Kontribusi tersebut semestinya diimbangi dengan kepastian hak dan perlakuan kerja yang layak.
Jangan sampai kepastian hak pekerja baru diperoleh setelah muncul ancaman aksi mogok. Hak normatif tenaga kerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, bukan sesuatu yang harus terus-menerus ditagih oleh pekerja.
Upaya Konfirmasi Belum Mendapat Tanggapan
Sementara itu, awak media telah berupaya menghubungi CEO Founder PT Prabu Niskala Dewata berinisial S.R. melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait berbagai keluhan pekerja tersebut.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak PT Prabu Niskala Dewata maupun manajemen RSUD Pandega untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan guna memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. (TS)











